Aceh Mendapat Peringkat baru termiskin di Nasional?

Oleh
: Mulia Yuna Safani, Mahasiswa KPI UIN Ar-Raniry
PMO-Dikutip
dari serambi pada hari senin, 13 juni 2022. Lukman Hakim, Salah satu mahasiswa
UIN Ar-raniry,KPI fakultas Dakwah dan
Komunikasi menyampaikan beberapa hal tentang kemiskinan yang ada di Aceh dan di
update atau diposting di media online Serambi, ” Aceh Juara Miskin Lagi,
Siapa yang Harus Bertanggung Jawab”. Aceh menduduki peringkat miskin ke
enam pada tahun 2021, dan hal ini dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS),
dan pada tahun 2022 dikejutkan Aceh menempati urutan ke lima atau bisa dikatakan
bahwa pada tahun lalu yaitu 2021 aceh mendapati juara harapan III nasional dan
pada tahun 2022 naik satu tingkat yaitu harapan II nasional.
Dan
hal ini sudah diakui bahwa Aceh berada pada peringkat teratas dalam hal
kemiskinan. Sungguh miris dan sangat disayangkan, pejabat-pejabat di aceh seperti
bidang eksekutif dan juga legislative tidak merasa terbeban dengan juara yang
di raih oleh Aceh. Yang menjadi pertanyaan, kemana dana-dana tersebut?? .Aceh
menjadi salah satu provinsi dengan pemasukan dana terbilang besar, dibandingkan
dengan Medan tidak ada tandingannya.
Siapa
kah yang akan bertanggung jawab akan hal ini??DPR kah? Atau Gubernur? Bupati?. Tentunya
semua akan mengangkat tangan sembari berkata,” kami manusiawi, tidak luput dari
salah”. Mahasiswa, rakyat biasa selalu bertanya-tanya tentang dana yang
disalurkan oleh pemerintah Pusat ke Aceh itu kemana??mengapa Aceh selalu masuk
ke lobang kemiskinan di tengah melimpahnya dana yang di alirkan olehPemerintah
Pusat??
Rakyat
Aceh yang seharusnya hidup dalam rumah yang layak, tapi hanya beralaskan tikar
dan juga atap meria. Sedangkan pejabat yang elite, mobil mewah, sarapan pagi
lezat, ke mana-mana dikawal dan disanjung oleh rakyat? Apakah tidak ada niatan
untuk turun ke jalan melihat para pedagang anak-anak yang mana di usianya dia
harus bersekolah dan bermain Bersama teman, harus berjuang untuk sesuap nasi. Pemilu
besar-besaran baru turun untuk sekedar menghasut rakyat dengan sepotong kain
sarung cap gajah duduk, hingga dapat duduk di kursi hangat Gedung besar, tapi
saat rakyat berpendapat, berkomentar dianggap hanya angin lalu.
Siapa
sangka bahwabsetiap tahunnya Aceh juga mendapat tambahan dana hingga mencapai
18 triliun. Sangat mengejutkan bukan, dengan sebanyak dana tersebut Aceh
tidaklah pantas menduduki peringkat termiskin di Sumatera dan mendapat
peringkat ke lima nasional miskin di Indonesia. Dana-dana tersebut dimiliki
oleh Aceh yaitu penambahan bangunan khusus yang bersumber dari otonomi khusus (
Otsu), besaran dana otsu tersebut sekitaran 1-2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Ditambah lagi dengan
dana APBN yang rutin dan juga dana hasil migas.
Ditambah
dengan issu KIA Ladong atau disebut dengan Kawasan Industri Aceh, yang mana
sekarang bisa diamati dan juga di perhatikan bahwa proyek KIA sekarang
terlantar tidak sesuai dengan yang rencanakan. Tidak sedikit anggaran yang
dikeluarkan untuk KIA Ladong, anggaran yang dihabiskan mencapai hingga Rp. 154
Miliar dan sekarang hanya angan-angan belaka.
Semua
ini akibat dari kelalaian ataupun ketidak seriusan pemerintah aceh dalam bidang
ivestasi. Dari sinilah bermulanya pemikiran atau pandangan-pandangan buruk
rakyat terhadap sistem pemerintahan di Aceh. Tidak hanya perihal kemiskinan , Pendidikan
di Aceh juga sangat buruk.
Menurut
saya, yang menjadi inti masalah dari jatuhnya peringkat termiskin Aceh di
Sumatera , selain ketidak seriusan Sebagian pemerintah , ada satu hal yang
jarang orang menganalisisnya yaitu pemborosan yang dilakukan oleh pemerintah
aceh terhadap anggaran yang diberikan. Tidak perlu berpikir jauh, salah satu pemborosan
yang jelas terlihat yaitu memberikan atau membeli mobil dinas ke setiap pejabat
dan juga banyaknya SPPD keluar negri dan ini menjadi tidak sesuai atau tidak
tepatnya sasaran anggaran tersebut. Saya berharap kepada pemerintah Aceh untuk kedepannya demi memajukan Aceh banyak
melakukan survey lapangan, dan juga jangan hanya memajukan kehidupan diri
sendiri tapi juga rakyat aceh, tanpa suara rakyat aceh, mobil hitam mengkilat
dengan nama fortune mungkin tidak akan pernah bisa anda miliki.
Bagi
pejabat pemerintah sebagai tempat pengaduan masyarakat siapa lagi kalau bukan
DPRA, untuk dapat memberikan apa yang dimiliki keahliannya oleh rakyat atau
berpihak kepada keinginannya rakyat Aceh, agar tidak mubazir dan digunakan semestinya.
Banyak sekali orang cerdas yang hanya bisa mengomentari dari jauh, dan menjadi
rakyat biasa, begitu juga orang-orang bijak sangat ramai masih dan hanya bisa
tersenyum melihat kebodohan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang hanya
ingin menyukseskan kehidupan sendiri. Jika tidak sanggup memajukan Aceh alangkah
baiknya mundur saja, masih banyak orang-orang yang ikhlas,cerdas,bijaksana, dan
juga Amanah bekerja untuk memajukan Aceh.
Jabatan
bukanlah sebuah hal yang harus turun temurun seperti warisan, melainkan jabatan
itu milik umat. Karena Amanah yang bapak tompang sekarang tidak hanya didunia
diminta LPJ (Laporan penanggung jawab) tapi di akhirat sana pun akan di ungkit.
Komentar
Posting Komentar